Indo2Global.com – Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan serius setelah Pusat Data Nasional Sementara diserang oleh ransomware yang dikenal sebagai Brain Chiper. Serangan ini telah menimbulkan gangguan pada layanan publik di berbagai instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun pelaku serangan menuntut tebusan sebesar USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar, pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan sistem untuk mengembalikan layanan publik yang terdampak.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengonfirmasi bahwa serangan ini merupakan salah satu yang terbaru dalam serangkaian insiden serupa yang semakin mengkhawatirkan. “Pusat Data Nasional Sementara mengalami gangguan akibat serangan ransomware yang belum lama ini terjadi,” ungkap seorang juru bicara BSSN.
Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebanyak 210 instansi pemerintah terkena dampak langsung dari serangan ini. “Data yang terdampak mencakup berbagai layanan krusial seperti di Direktorat Jenderal Imigrasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Pemerintah Kota Kediri,” jelas Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengungkapkan dugaannya bahwa pelaku serangan ini kemungkinan berasal dari luar negeri. Meskipun demikian, belum ada konfirmasi pasti terkait asal-usul atau motif di balik serangan tersebut.
Mengenai tuntutan tebusan yang mencapai Rp 131 miliar, Nezar menyatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah pada pemulihan sistem dan layanan yang terganggu. “Kami belum memutuskan untuk mengikuti tuntutan tebusan tersebut. Yang terpenting saat ini adalah mengisolasi dan mengamankan data-data yang terdampak,” tegas Nezar.
Hingga saat ini, tidak ada ancaman konkret dari pelaku serangan terkait penghapusan data jika tuntutan tebusan tidak dipenuhi. “Saat ini yang terjadi hanyalah penyandian data, sehingga kami tidak dapat mengaksesnya. Kami sedang melakukan evaluasi bersama BSSN, Telkom, dan beberapa instansi terkait lainnya untuk mengidentifikasi dampak lebih lanjut dari serangan ini,” jelas Nezar.
Proses pemulihan dan pemulangan sistem yang terganggu sedang dilakukan dengan prioritas tertinggi. “Kami sedang melakukan koordinasi intensif untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi masalah ini. Sebisa mungkin kami ingin mempercepat proses pemulihan layanan agar dampak terhadap pelayanan publik bisa diminimalisir,” tambah Nezar.
Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gangguan yang bisa terjadi akibat serangan ini. “Kami akan terus mengupdate perkembangan situasi ini dan berkomitmen untuk memulihkan keamanan data serta layanan publik yang terdampak,” pungkas Nezar.
Serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara menjadi pengingat penting akan kerentanan sistem informasi pemerintah terhadap ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pertahanan siber untuk menghindari insiden serupa di masa depan.
Baca juga: Hizbullah Berpotensi Lumpuhkan Infrastruktur Vital Israel
Sumber: Detikinet.