Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Berita, video, hingga berbagai opini kini menyebar dalam hitungan detik melalui beragam platform digital. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, tantangan terbesar bukan lagi sekadar menghadirkan informasi dengan cepat, tetapi memastikan informasi yang diterima masyarakat benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berangkat dari kebutuhan itu, Polda Bengkulu memperkuat sinergi keterbukaan informasi publik melalui forum diskusi yang digelar bersama Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divhumas Polri sebagai langkah meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Diskusi yang berlangsung di Bengkulu menjadi momentum untuk memperkuat peran kehumasan sebagai penghubung antara institusi kepolisian dan masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya membahas aspek teknis pengelolaan informasi, tetapi juga menekankan pentingnya membangun komunikasi publik yang terbuka, profesional, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Dalam sambutan Kapolda Bengkulu yang dibacakan Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Prianto Teguh Nugroho, ditegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Menurutnya, fungsi kehumasan memiliki peran strategis untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat memenuhi prinsip akurasi, kecepatan, serta transparansi.
Ia menilai bahwa diskusi tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus kesempatan untuk memperkuat koordinasi antarsatuan kerja dalam menghadapi dinamika komunikasi publik yang terus berkembang. Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut insan humas untuk mampu bekerja secara profesional, responsif, dan mengedepankan kepentingan publik.
Di era digital, masyarakat menginginkan akses informasi yang cepat tanpa harus mengorbankan kualitas dan kebenarannya. Oleh karena itu, penyampaian informasi resmi harus mampu menjadi rujukan yang dapat dipercaya sekaligus mengurangi ruang berkembangnya hoaks maupun disinformasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut menjadikan fungsi kehumasan semakin penting. Tidak hanya bertugas menyampaikan informasi mengenai kegiatan institusi, humas juga memiliki tanggung jawab membangun komunikasi dua arah, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menghadirkan penjelasan yang mudah dipahami ketika muncul isu-isu yang memerlukan klarifikasi.
Melalui forum yang menghadirkan akademisi, pejabat kepolisian, narasumber, hingga personel kehumasan di jajaran Polda Bengkulu, berbagai tantangan pengelolaan informasi turut dibahas secara komprehensif. Salah satunya mengenai pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana meningkatkan efektivitas pelayanan informasi publik.
Selain teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Kompetensi petugas pengelola informasi dinilai memiliki peran penting dalam memastikan setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi, disusun secara jelas, dan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Polda Bengkulu memandang bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, melainkan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Transparansi informasi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat hubungan antara institusi negara dengan masyarakat.
Di sisi lain, keterbukaan juga tetap memperhatikan keseimbangan antara informasi yang dapat dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan informasi dapat berjalan secara optimal tanpa mengabaikan aspek perlindungan data dan kepentingan penegakan hukum.
Forum diskusi tersebut juga menjadi wadah bertukar pengalaman antarpejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Melalui pertukaran gagasan tersebut diharapkan lahir berbagai inovasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan kepolisian.
Sinergi antara kepolisian, akademisi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dipandang sebagai modal penting dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan strategi yang lebih adaptif sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
Melalui penguatan keterbukaan informasi publik di Bengkulu, Polda Bengkulu menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi kehumasan, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
