Indo2Global.com – Pemerintah China secara resmi mengajukan pengaduan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Rabu (5/2/2025) terkait kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tarif sebesar 10 persen tersebut dikenakan pada berbagai barang impor asal China. Selain itu, AS juga mencabut pengecualian bea masuk untuk paket bernilai rendah (de minimis), yang sebelumnya diterapkan pada pengiriman barang di bawah 800 dolar AS atau sekitar Rp 13 juta.
China menilai kebijakan tersebut bersifat proteksionis dan tidak sejalan dengan aturan WTO. Pemerintah Beijing menegaskan bahwa kebijakan itu diskriminatif karena hanya menyasar barang-barang yang berasal dari China. Dalam dokumen permintaannya, China menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar kewajiban perdagangan internasional yang telah disepakati AS.
Keputusan pemerintahan Trump untuk mencabut pengecualian de minimis telah menimbulkan kebingungan di kalangan perusahaan jasa pengiriman barang dan peritel. Selama ini, ketentuan de minimis dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan e-commerce seperti Shein dan Temu dari China serta Amazon dari AS.
Seorang pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS menyampaikan bahwa semua paket kecil dari China dan Hong Kong kini wajib memiliki dokumen pabean yang terdaftar sebelum tiba di AS. Jika tidak, terdapat kemungkinan beberapa kargo akan dikembalikan.
Perusahaan Layanan Pos AS (US Postal Service/USPS) pada Rabu menyatakan bahwa mereka kembali menerima paket dari China dan Hong Kong. Keputusan ini membatalkan penangguhan sementara yang sebelumnya sempat memicu kekhawatiran akan terganggunya jutaan pengiriman impor setiap hari ke AS.
“Saat ini kami semua panik dan bingung, mencoba menebak-nebak apa yang akan terjadi,” kata Martin Palmer, salah satu pendiri Hurricane Commerce, sebuah perusahaan penyedia data e-commerce lintas negara. “Namun, bisa saja dalam waktu dua minggu semuanya kembali seperti biasa,” tambahnya.
Dalam permintaan konsultasi yang diajukan ke WTO, China menyebut bahwa tarif impor baru yang diberlakukan pemerintahan Trump bertujuan menghentikan aliran fentanil opioid dan bahan kimia prekursor ke AS. Beijing menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan keliru.
Kendati demikian, potensi keberhasilan China dalam sengketa ini tampaknya terbatas. WTO pernah memutuskan pada tahun 2020 bahwa tarif yang diberlakukan AS terhadap barang-barang China pada periode pertama jabatan Trump melanggar aturan perdagangan internasional. Namun, keputusan tersebut tidak memberikan dampak signifikan karena Badan Banding WTO sebagian besar tidak berfungsi akibat pemblokiran pengangkatan hakim banding oleh AS.
Pemerintah AS menyatakan bahwa kebijakan tarif baru tersebut diperlukan untuk menangkal penyelundupan fentanil dan bahan kimia prekursornya ke AS yang memanfaatkan pengecualian de minimis. Sebuah laporan terbaru bahkan mengungkap bahwa pengecualian ini telah dieksploitasi oleh penyelundup narkoba.
USPS menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan CBP untuk menerapkan mekanisme pemungutan tarif baru dari China secara lebih efisien guna meminimalkan gangguan pada pengiriman barang.
Langkah China untuk mengajukan konsultasi ke WTO menjadi awal dari proses sengketa perdagangan yang berpotensi mempengaruhi hubungan dagang antara kedua negara. Namun, efektivitas proses tersebut masih menjadi tanda tanya besar mengingat tantangan struktural yang tengah dihadapi WTO.
