Indo2global.com – Amerika Serikat kembali menggelar operasi imigrasi berskala besar yang berdampak pada sejumlah warga negara asing, termasuk dua warga negara Indonesia (WNI). Operasi tersebut dilaksanakan pada akhir pekan lalu oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (Department of Homeland Security/DHS) dan menghasilkan penangkapan terhadap belasan individu, termasuk dua WNI yang kini tengah dalam proses hukum.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, menyampaikan bahwa pihaknya telah memperoleh informasi terkait penahanan dua WNI berinisial ESS, perempuan berusia 53 tahun, dan CT, laki-laki berusia 48 tahun. ESS ditangkap karena tidak memiliki izin tinggal yang sah, sementara CT ditahan karena memiliki catatan pelanggaran hukum, termasuk kasus narkotika dan masuk ke wilayah AS secara tidak sah.
“ESS ditangkap karena berstatus ilegal dan CT ditangkap karena memiliki catatan pelanggaran narkotika dan illegal entry,” jelas Judha dalam keterangannya, Minggu (9/6).
Merespons penahanan tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan kedua WNI mendapat pendampingan kekonsuleran sesuai hak yang diatur dalam hukum internasional.
Dalam pernyataan resminya di platform media sosial, DHS mengonfirmasi bahwa penangkapan dilakukan oleh petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE) wilayah Los Angeles pada tanggal 7 Juni 2025. Salah satu WNI yang diidentifikasi secara terbuka adalah Chrissahdah Tooy, berusia 48 tahun. Ia disebut memiliki riwayat pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan narkotika, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, serta pelanggaran imigrasi.
Operasi tersebut tidak hanya menyasar warga Indonesia. Total terdapat 13 orang dari berbagai negara yang turut diamankan dalam razia imigrasi tersebut.
Sementara itu, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kebijakan imigrasi di AS, yang dinilai semakin ketat dalam beberapa bulan terakhir. Situasi ini juga diperburuk oleh meningkatnya tensi sosial di sejumlah kota, termasuk demonstrasi di Los Angeles yang terjadi sejak akhir pekan lalu.
Kementerian Luar Negeri RI telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI yang berada di AS untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat berada di tempat umum atau lokasi yang berpotensi menjadi titik aksi massa. Selain itu, masyarakat Indonesia juga diharapkan terus mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat dan tidak melanggar peraturan imigrasi yang berlaku.
WNI yang berencana bepergian ke AS diingatkan untuk memastikan keabsahan visa serta penggunaannya sesuai tujuan perjalanan. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai hak-hak dasar dalam sistem hukum AS, seperti hak atas pendampingan hukum dan hak untuk menghubungi perwakilan RI terdekat.
Dalam kondisi darurat, WNI dapat menghubungi hotline pelindungan WNI di berbagai kantor perwakilan RI di AS, termasuk KBRI Washington DC dan beberapa KJRI seperti di Los Angeles, Chicago, hingga New York. Layanan darurat juga tersedia melalui aplikasi Safe Travel yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.
Dengan langkah cepat dan pendekatan konsuler yang terus diperkuat, pemerintah RI berupaya memastikan perlindungan maksimal bagi setiap WNI di luar negeri, termasuk yang menghadapi persoalan hukum seperti dalam kasus ini.
