Indo2global.com – Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait penangkapan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Duterte ditangkap oleh otoritas Filipina di Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, pada Selasa (11/3) setelah kembali dari Hong Kong.
Menanggapi spekulasi bahwa penangkapan tersebut bermuatan politik, Marcos menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan merupakan bentuk kepatuhan terhadap permintaan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC). Sebelumnya, Filipina sempat menolak permintaan ICC untuk menangkap Duterte.
Tanggapan Bongbong Marcos
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Selasa (11/3), Marcos menepis anggapan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya politik untuk melemahkan lawan. Ia menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Duterte sudah dimulai sejak 2017, ketika Duterte masih menjabat sebagai presiden.
“Kasus ini sudah ada jauh sebelum saya menjadi presiden. Oleh karena itu, saya tidak melihat adanya unsur persekusi politik dalam penangkapan ini,” ujar Marcos seperti dikutip dari Inquirer.
Marcos juga menekankan bahwa pemerintahannya hanya mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan Interpol dalam menangani permintaan ICC. “Wajar jika ada yang mengaitkannya dengan politik, tetapi kami hanya menjalankan kewajiban kami sesuai dengan hukum internasional,” tambahnya.
Duterte dalam Daftar Buronan ICC
Duterte telah masuk dalam daftar buronan ICC atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan tersebut terkait dengan kebijakan perang terhadap narkoba yang ia terapkan saat menjabat, yang menyebabkan ribuan kematian dalam operasi pemberantasan narkotika.
Sebelumnya, Biro Komunikasi Istana Kepresidenan Filipina mengonfirmasi bahwa Interpol Manila telah menerima surat perintah penangkapan dari ICC. Meskipun pemerintah Filipina menolak bekerja sama langsung dengan ICC, mereka tetap memenuhi permintaan Interpol.
Dinamika Politik Filipina
Ketegangan antara Marcos dan keluarga Duterte telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pemicu utama adalah usulan perubahan konstitusi yang memungkinkan presiden menjabat lebih dari satu periode. Keluarga Duterte menilai perubahan tersebut bertentangan dengan kesepakatan politik awal antara Marcos dan Sara Duterte, putri Rodrigo Duterte yang menjabat sebagai wakil presiden sebelum akhirnya dimakzulkan oleh parlemen.
Perseteruan semakin memanas ketika Sara Duterte mengklaim telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Marcos jika ia terbunuh, karena ia yakin bahwa pelakunya berasal dari pihak Marcos. Pernyataan tersebut memperburuk hubungan antara kedua keluarga dan semakin memperumit lanskap politik Filipina.
Implikasi Penangkapan Duterte
Penangkapan Duterte menjadi momen penting dalam sejarah politik Filipina. Selain menguatkan hubungan Filipina dengan komunitas internasional, khususnya dalam hal penegakan hukum internasional, hal ini juga berpotensi memperburuk dinamika politik domestik. Pendukung Duterte mengecam tindakan ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap mantan pemimpin, sementara pihak Marcos menegaskan bahwa langkah tersebut murni berdasarkan hukum.
Dengan situasi politik yang semakin memanas, Filipina kini berada di persimpangan jalan antara penegakan hukum dan stabilitas politik domestik. Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini masih dinantikan, sementara dunia internasional terus memantau langkah berikutnya dari pemerintah Filipina.
