Indo2global.com – Gelombang demonstrasi di Timor Leste kembali berlanjut pada Rabu (17/9/2025). Ribuan massa, yang mayoritas terdiri dari mahasiswa, turun ke jalan untuk memprotes kebijakan belanja pemerintah meskipun parlemen telah membatalkan rencana pengadaan mobil SUV untuk anggota dewan.
Sejak awal pekan, protes di ibu kota Dili berlangsung secara intens. Para demonstran menentang rencana pembelian mobil Toyota Prado dengan anggaran sekitar US$ 4,2 juta atau setara Rp70 miliar. Keputusan itu sebelumnya telah disetujui tahun lalu, dengan target setiap dari 65 anggota parlemen memperoleh kendaraan baru.
Kontroversi ini langsung memicu gelombang penolakan publik. Banyak pihak menilai rencana tersebut tidak sensitif terhadap kondisi sosial, mengingat lebih dari 40 persen penduduk masih hidup dalam kemiskinan.
Meskipun parlemen sudah membatalkan rencana itu melalui resolusi resmi pada Selasa (16/9/2025), sekitar 2.000 orang tetap berkumpul di sekitar kompleks parlemen keesokan harinya. Para pengunjuk rasa menuntut kepastian bahwa dana pajak benar-benar digunakan secara tepat, bukan dialihkan untuk kebutuhan yang dinilai tidak mendesak.
Dalam pernyataan resmi, parlemen menegaskan bahwa sekretariat jenderal diminta segera mengambil langkah administratif dan keuangan agar kendaraan yang ada bisa digunakan secara efisien. Namun, keraguan publik masih kuat. Rumor yang beredar mengenai kendaraan impor yang sudah dalam perjalanan turut memicu kegelisahan.
Situasi di lapangan pun sempat memanas. Pada aksi sebelumnya, Senin dan Selasa, massa melemparkan batu ke arah aparat. Polisi merespons dengan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Insiden ini menunjukkan bahwa ketegangan antara masyarakat dan aparat masih tinggi.
Presiden Jose Ramos-Horta menegaskan tidak akan mentolerir aksi kekerasan dalam bentuk apa pun. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat dijamin, tetapi tidak boleh dilakukan dengan merusak keamanan publik.
Sementara itu, Perdana Menteri Xanana Gusmao sedang berada di London untuk menghadiri pertemuan terkait perbatasan darat dan maritim. Ia dijadwalkan kembali ke Dili pada 22 September. Ketidakhadirannya di tengah gejolak politik domestik menambah sorotan terhadap dinamika pemerintahan.
Konteks sosial dan ekonomi menjadi latar belakang penting dalam gelombang protes ini. Timor Leste, yang meraih kemerdekaan dari Indonesia pada 2002, masih menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan sosial, angka pengangguran tinggi, dan masalah gizi kronis. Perekonomiannya bergantung pada cadangan minyak, yang fluktuasinya kerap berdampak pada stabilitas fiskal negara.
Fenomena serupa juga pernah terjadi di negara lain. Di Indonesia, protes besar pecah bulan lalu setelah insiden lalu lintas yang melibatkan kendaraan polisi memicu kemarahan publik. Masyarakat meluapkan ketidakpuasan atas fasilitas mewah pejabat, gaji rendah, serta persoalan lapangan kerja. Hal itu menunjukkan bahwa isu kesenjangan dan gaya hidup elit politik kerap menjadi pemicu ketidakstabilan sosial di kawasan.
Hingga kini, demonstrasi Timor Leste belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Publik masih menunggu tindak lanjut konkret dari pemerintah dan parlemen terkait penggunaan anggaran negara agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
