Indo2global.com – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri jika hal tersebut menjadi syarat agar Ukraina dapat bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Pernyataan ini disampaikan dalam forum “Ukraine. Year 2025” yang digelar di Kyiv pada Sabtu lalu.
Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki ambisi untuk tetap berkuasa dalam jangka waktu panjang. “Jika perdamaian bagi Ukraina memerlukan saya untuk meninggalkan jabatan ini, maka saya siap melakukannya,” ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today pada Senin (24/2/2025). Ia menambahkan bahwa fokus utamanya adalah keamanan negaranya saat ini, bukan dalam dua dekade mendatang.
Selain membahas kemungkinan pengunduran dirinya, Zelensky juga menyoroti ketegangan yang tengah terjadi antara Ukraina dan Amerika Serikat (AS) terkait kesepakatan mineral tanah jarang. Washington mengusulkan agar bantuan militer yang telah diberikan kepada Kyiv dikompensasi dengan pendapatan dari sumber daya alam Ukraina.
Zelensky mengonfirmasi bahwa dirinya telah menerima rancangan kesepakatan baru setelah versi pertama ditolak oleh Kyiv. Dalam usulan tersebut, AS meminta kompensasi sebesar USD500 miliar. “Jelas bahwa ini bukan investasi, melainkan utang. Jika dana ini masuk dan tidak ada investasi dari luar, maka kita akan terjebak dalam kewajiban finansial jangka panjang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menerima utang sebesar itu. Ia menilai bahwa pembayaran utang hingga USD500 miliar akan membebani warganya selama beberapa generasi. “Kami memiliki utang sebesar USD100 miliar. Saya tidak akan melunasi 500 miliar, bahkan saya tidak setuju jika angka USD100 miliar dianggap sebagai utang. Kita tidak seharusnya melunasi ini,” tegasnya.
Pernyataan Zelensky datang di tengah polemik mengenai masa jabatannya yang seharusnya berakhir pada Mei 2024. Hingga saat ini, pemilu belum diselenggarakan dengan alasan darurat perang. Kritikus menuduh bahwa keputusan ini bertujuan untuk memperpanjang masa kekuasaannya.
Sementara itu, Rusia menyatakan bahwa mereka tidak lagi menganggap Zelensky sebagai pemimpin sah Ukraina dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian damai yang komprehensif. Pekan lalu, mantan Presiden AS Donald Trump juga menyoroti status hukum Zelensky, menyebutnya sebagai “diktator tanpa pemilu” dan mengklaim bahwa tingkat popularitasnya di dalam negeri telah merosot tajam.
Situasi politik di Ukraina terus menjadi perhatian global, terutama terkait dinamika keanggotaan negara tersebut di NATO dan hubungan dengan sekutu-sekutunya, termasuk Amerika Serikat.
