Indo2global.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Riyadh pada Selasa (13/5) dan menerima sambutan meriah dari Putra Mahkota Arab Saudi, Mohamed bin Salman (MbS). Kedatangannya ini menandai awal dari kunjungan resmi selama tiga hari ke sejumlah negara di kawasan Teluk.
Trump disambut langsung oleh MbS di bandara dengan upacara kehormatan yang mewah. Ia melangkah di atas karpet ungu yang diapit barisan pasukan kehormatan—sebuah perlakuan istimewa yang biasanya hanya diberikan kepada tamu dengan status sangat penting bagi kerajaan.
Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung setelah penyambutan tersebut, Trump menyampaikan kekagumannya terhadap hubungan dekat antara kedua negara. “Saya sangat yakin bahwa kita saling menyukai satu sama lain,” ujarnya kepada Pangeran MbS.
Arab Saudi menjadi negara pertama yang dikunjungi Trump dalam rangkaian lawatannya ke kawasan Teluk. Setelah dari Riyadh, ia dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Qatar dan Uni Emirat Arab. Kunjungan ini dianggap sebagai upaya mempererat kerja sama strategis di bidang keamanan, ekonomi, dan energi antara Amerika Serikat dan negara-negara Teluk.
Di tengah dinamika geopolitik yang berlangsung di Timur Tengah, kunjungan ini dinilai penting untuk memperkuat hubungan bilateral, sekaligus memperjelas posisi Amerika Serikat terhadap berbagai isu kawasan, termasuk stabilitas di Teluk Persia dan konflik berkepanjangan di Yaman serta Suriah.
Sementara itu, di wilayah lain, perkembangan signifikan juga terjadi di Turki. Kelompok militan Kurdi, Partai Pekerja Kurdistan (PKK), resmi mengumumkan pembubaran diri pada awal pekan ini, setelah hampir empat dekade terlibat dalam aksi pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Turki.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (12/5), kelompok tersebut menyatakan bahwa mereka mengakhiri perjuangan bersenjata yang telah berlangsung sejak 1984. “Kami memutuskan untuk membubarkan organisasi dan menghentikan aktivitas militer terhadap pemerintah Turki,” tulis pernyataan tersebut.
PKK, yang didirikan pada 1970-an oleh Abdullah Ocalan, selama ini dikenal sebagai kelompok separatis yang menuntut otonomi lebih luas bagi warga Kurdi di Turki. Konflik antara PKK dan pemerintah Turki telah menelan lebih dari 40 ribu korban jiwa, baik dari pihak militer maupun sipil.
Keputusan pembubaran ini memicu beragam reaksi, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai momen penting dalam proses menuju perdamaian yang lebih berkelanjutan antara kelompok Kurdi dan pemerintah Turki.
Namun, belum ada tanggapan resmi dari Ankara mengenai keputusan PKK tersebut. Pemerintah Turki sebelumnya telah mengkategorikan PKK sebagai organisasi teroris dan menolak segala bentuk negosiasi dengan kelompok itu.
Kedua peristiwa ini—sambutan mewah Trump di Arab Saudi dan pembubaran PKK di Turki—menjadi sorotan utama dunia internasional, mencerminkan dinamika politik global yang terus bergerak di tengah berbagai ketegangan dan upaya diplomasi yang berlangsung.
