Indo2global.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, atau yang akrab disapa Bamsoet, tengah menjadi sorotan publik terkait beberapa kontroversi terbaru yang melibatkan pernyataannya serta riwayat pendidikannya. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah pernyataan kontroversialnya mengenai produk penelitian dari alumni Australian National University (ANU).
Sebanyak 50 alumni ANU Indonesia secara tegas membantah pernyataan Bamsoet yang mengklaim produk penelitian sivitas akademika ANU wajib dipublikasikan di lima jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Canberra. Dalam keterangan bersama, Arief Anshory Yusuf, seorang lulusan doktor Crawford School ANU, menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan formal atau informal yang mewajibkan hal tersebut. “Pernyataan yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas universitas,” ungkap Arief, menegaskan pentingnya klarifikasi dari Bambang Soesatyoatas pernyataannya.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga turut merespons kontroversi mengenai riwayat pendidikan Bamsoet. Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Lukman, menyatakan bahwa linieritas pendidikan menjadi salah satu faktor penilaian dalam proses kenaikan pangkat akademik. Meskipun demikian, pengajuan untuk menjadi guru besar dari Bamsoet belum masuk ke dalam sistem resmi Kementerian.
Menanggapi vonis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang menyatakan ia melanggar etik, Bamsoet menegaskan bahwa MKD DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya sebagai pimpinan MPR. “Itu ranahnya di MPR,” kata Bamsoet, menanggapi putusan MKD yang dianggapnya tidak berwenang.
Dalam konteks lain, kunjungan Bamsoet ke Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut sebagai bagian dari upaya untuk mempererat silaturahmi antarpartai politik. Ini merupakan salah satu dari sejumlah kunjungan yang telah dilakukan oleh pimpinan MPR ke sejumlah tokoh politik terkemuka di Tanah Air.
Perdebatan mengenai riwayat pendidikan Bamsoet juga terus bergulir. Diketahui bahwa ia menyelesaikan pendidikan S2 di Institut Management Newport Indonesia pada tahun 1991, sebelum menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta pada tahun 1992. Bamsoet menanggapi kritikan terhadap urutan gelarnya ini dengan menyebutnya sebagai perdebatan yang tidak relevan, mengingat aturan yang berlaku pada saat itu sebelum UU Dikti Nomor 12 tahun 2012 diberlakukan.
Kontroversi yang melibatkan Bambang Soesatyo ini memberikan gambaran dinamika politik dan akademik di Indonesia, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi sorotan utama dalam diskusi publik. Publik menantikan langkah-langkah lanjutan dari Bamsoet serta respons dari berbagai pihak terkait pernyataan dan tindakan kontroversialnya.
Baca juga: Prabowo Serukan Indonesia Pimpin Perdamaian Palestina-Israel di KTT Yordania
Sumber: Tempo.
